“Gelar Panjang, Dunia Keburu Berubah”: Eks Google Bicara Nasib Lulusan Hukum dan Kedokteran di Era AI

Seorang mantan pemimpin AI di Google, Jad Tarifi, memicu perdebatan baru tentang masa depan pendidikan profesi setelah menyatakan bahwa kuliah panjang di bidang hukum dan kedokteran berisiko tidak lagi memberi “keunggulan” seperti dulu karena laju kecerdasan buatan (AI) melampaui pembaruan kurikulum kampus. Tarifi—yang disebut Fortune sebagai pendiri tim generative AI pertama di Google—menilai mahasiswa bisa “membuang” bertahun-tahun waktu studi jika perubahan teknologi membuat kebutuhan kerja bergeser sebelum mereka lulus. (Fortune)

Pernyataan itu muncul di tengah gelombang adopsi AI generatif di industri jasa profesional dan kesehatan. Sejumlah riset akademik menunjukkan model bahasa besar (LLM) sudah mampu menjawab soal ujian kedokteran dan memberikan penalaran yang dapat dipahami, meski penggunaannya di praktik klinis tetap mensyaratkan kehati-hatian, validasi, dan tata kelola. (PMC) Sementara di sektor hukum, Reuters melaporkan firma-firma besar mulai merestrukturisasi peran staf dan meninjau kebutuhan tenaga junior seiring penggunaan AI untuk pekerjaan rutin. (Reuters)

Siapa Jad Tarifi dan apa yang ia katakan

Dalam wawancara yang dikutip Fortune, Tarifi menyampaikan kekhawatiran bahwa pendidikan formal—terutama jalur yang panjang—kian tertinggal dari siklus inovasi AI. Ia mengatakan, “Higher education as we know it is on the verge of becoming obsolete,” dan mendorong generasi muda menekankan kapasitas manusia seperti hubungan sosial dan kesadaran diri. (Fortune)

Tarifi juga menilai jalur studi profesi yang memakan waktu lama—seperti kedokteran dan hukum—berisiko menghasilkan lulusan yang memasuki pasar kerja dengan materi yang sudah tidak relevan. Dalam kutipan yang dirangkum Moneycontrol, ia menyebut pengetahuan di sekolah kedokteran sering “outdated and based on memorisation,” sehingga perubahan teknologi dapat menggeser kompetensi inti yang dibutuhkan. (Moneycontrol)

Pernyataan Tarifi bersifat opini dari pelaku industri, bukan proyeksi resmi regulator pendidikan atau asosiasi profesi. Namun, komentarnya menjadi menonjol karena datang ketika AI generatif mulai dipakai di tugas yang selama ini diasosiasikan dengan profesi bergelar panjang.

Mengapa hukum dan kedokteran disebut paling rentan terhadap “kejaran” AI

Ada dua alasan utama yang sering muncul dalam diskusi publik:

1. Durasi pendidikan yang panjang
   Hukum dan kedokteran membutuhkan waktu bertahun-tahun—mulai dari pendidikan sarjana, profesi, hingga pelatihan lanjutan. Dalam kerangka Tarifi, jeda waktu ini membuka ruang bagi teknologi untuk mengubah kebutuhan keterampilan sebelum mahasiswa lulus. (Fortune)
2. Porsi pekerjaan rutin yang besar
   Baik di firma hukum maupun layanan kesehatan, banyak aktivitas sehari-hari bersifat dokumenter: meninjau berkas, menyusun draf, meringkas riwayat, hingga klasifikasi administrasi. Tipe pekerjaan seperti ini relatif mudah “dipetakan” ke otomasi—meski tidak selalu bisa dilepas tanpa pengawasan manusia.

Bukti di lapangan: AI masuk ke tugas rutin profesi

Hukum: riset, review dokumen, dan draf kontrak

Reuters melaporkan sektor hukum—meski masih mencatat pertumbuhan pekerjaan—mulai melihat perubahan karena AI. Sejumlah firma mengurangi atau menata ulang staf, dan survei yang dikutip Reuters menyebut sebagian firma besar memperkirakan AI generatif berdampak pada kebutuhan staffing dalam horizon dua tahun, terutama untuk tugas-tugas junior yang repetitif. (Reuters)

Di ranah industri, Financial Times menulis perusahaan besar seperti Unilever memasukkan AI ke operasi legal untuk efisiensi, termasuk pada aktivitas seperti drafting dan audit kepatuhan, yang berpotensi mengurangi ketergantungan pada penyedia jasa legal volume-tinggi. (Financial Times)

Kedokteran: pendidikan medis dan dukungan keputusan

Di sisi kesehatan, publikasi ilmiah menunjukkan LLM dapat menjawab soal berbasis USMLE dan memberi penalaran yang dinilai “comprehensible,” sehingga dipandang berpotensi membantu pembelajaran medis dan sebagai langkah awal menuju integrasi yang lebih luas—dengan catatan kebutuhan evaluasi dan tata kelola yang ketat. (PMC)

OECD, dalam laporan tentang keterampilan digital dan AI pada pekerjaan kesehatan, menelusuri permintaan keterampilan AI/digital dari jutaan iklan lowongan kerja dan menekankan bahwa teknologi dapat mendukung tenaga kesehatan di tengah kenaikan permintaan layanan—sekaligus mengubah kompetensi yang dibutuhkan. (OECD)

Apa yang tetap sulit digantikan: penilaian manusia, tanggung jawab, dan etika

Meski AI masuk ke banyak tugas, ada perbedaan mendasar antara membantu pekerjaan dan menggantikan profesi. Dalam hukum, keputusan strategis tetap menuntut penilaian risiko, negosiasi, dan akuntabilitas. Dalam kedokteran, proses diagnosis dan terapi menyangkut keselamatan pasien, konteks klinis, komunikasi, dan tanggung jawab profesional.

OECD menekankan AI dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, tetapi membawa risiko seperti bias, kurangnya transparansi, dan isu privasi—hal-hal yang menuntut pengawasan manusia dan kebijakan yang jelas. (OECD)

Respons dunia kerja: profesi belum hilang, tetapi berubah

Laporan Reuters tentang pasar kerja legal memberi dua sinyal sekaligus: permintaan jasa hukum tetap kuat, tetapi struktur kerja dapat berubah karena AI, terutama pada pekerjaan rutin yang selama ini menjadi “pintu masuk” karier. (Reuters)

Sementara itu, World Economic Forum (WEF) dalam Future of Jobs Report 2025 mencatat kemajuan AI dan pemrosesan informasi dipandang menjadi salah satu tren paling transformatif bagi bisnis hingga 2030, yang biasanya berujung pada pergeseran tugas dan keterampilan—bukan sekadar penghapusan pekerjaan secara seragam. (World Economic Forum)

Strategi bagi mahasiswa: kompetensi yang makin dicari

Tarifi mendorong anak muda untuk menekankan kemampuan yang tidak mudah ditiru mesin—koneksi antar manusia dan pengembangan diri. (Fortune) Di tingkat praktis, tren dari OECD dan WEF mengarah pada kebutuhan:

• Literasi AI dan data: memahami batasan model, bias, dan cara memverifikasi keluaran. (OECD)
• Keahlian domain + integrasi teknologi: dokter/hakim/pengacara yang mampu bekerja dengan sistem AI, bukan menolaknya. (OECD)
• Komunikasi, etika, dan akuntabilitas: area yang tetap menjadi “inti” profesi ketika otomasi mengambil pekerjaan repetitif. (OECD)

Apa yang mungkin terjadi berikutnya

Perdebatan ini kemungkinan berlanjut ke dua arena: (1) pembaruan kurikulum dan sertifikasi profesi agar lebih adaptif terhadap teknologi, dan (2) tata kelola penggunaan AI—terutama di bidang dengan risiko tinggi seperti kesehatan dan layanan hukum. Dalam waktu dekat, pertanyaan paling realistis bukan apakah gelar hukum dan kedokteran “akan hilang”, melainkan bagaimana struktur kerja, jalur karier, dan keterampilan inti di dua profesi itu berubah ketika AI mengerjakan lebih banyak tugas rutin.